Gaya APA
Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi: Penataan Wewenang dan Tugas MPR: Memperkuat Kedudukan MPR-RI, Mengokohkan Wibawa Negara dan Kepemimpinan Nasional: Syari'ah Islam dalam Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat: Menata Ulang Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Menguji Kewenangan MPR RI pada Sidang Paripurna atas Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia (Sebuah Uji Kekuatan Antara Keputusan Hukum dan Keputusan Politik): Kajian Filosofi terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Negara berdasarkan Teori Bernegara (Bangsa Indonesia): Penataan Ulang Kedudukan Menteri Triumvirat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Masa Pergantian Presiden dan Wakil Presiden Bersamaan: Kewenangan MPR dan Wacana Perubahan Terbatas Konstitusi: Kedudukan TAP MPR dalam Teori dan Praktik Ketatanegaraan: Penegasan Terhadap Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan: Optimalisasi Media Sosial Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Manunjang Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2019).
Jakarta:
.
Gaya Chicago
Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi: Penataan Wewenang dan Tugas MPR: Memperkuat Kedudukan MPR-RI, Mengokohkan Wibawa Negara dan Kepemimpinan Nasional: Syari'ah Islam dalam Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat: Menata Ulang Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Menguji Kewenangan MPR RI pada Sidang Paripurna atas Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia (Sebuah Uji Kekuatan Antara Keputusan Hukum dan Keputusan Politik): Kajian Filosofi terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Negara berdasarkan Teori Bernegara (Bangsa Indonesia): Penataan Ulang Kedudukan Menteri Triumvirat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Masa Pergantian Presiden dan Wakil Presiden Bersamaan: Kewenangan MPR dan Wacana Perubahan Terbatas Konstitusi: Kedudukan TAP MPR dalam Teori dan Praktik Ketatanegaraan: Penegasan Terhadap Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan: Optimalisasi Media Sosial Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Manunjang Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Ed. 12.
Jakarta:
,
2019.
Text.
Gaya MLA
Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi: Penataan Wewenang dan Tugas MPR: Memperkuat Kedudukan MPR-RI, Mengokohkan Wibawa Negara dan Kepemimpinan Nasional: Syari'ah Islam dalam Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat: Menata Ulang Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Menguji Kewenangan MPR RI pada Sidang Paripurna atas Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia (Sebuah Uji Kekuatan Antara Keputusan Hukum dan Keputusan Politik): Kajian Filosofi terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Negara berdasarkan Teori Bernegara (Bangsa Indonesia): Penataan Ulang Kedudukan Menteri Triumvirat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Masa Pergantian Presiden dan Wakil Presiden Bersamaan: Kewenangan MPR dan Wacana Perubahan Terbatas Konstitusi: Kedudukan TAP MPR dalam Teori dan Praktik Ketatanegaraan: Penegasan Terhadap Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan: Optimalisasi Media Sosial Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Manunjang Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Ed. 12.
Jakarta:
,
2019.
Text.
Gaya Turabian
Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi: Penataan Wewenang dan Tugas MPR: Memperkuat Kedudukan MPR-RI, Mengokohkan Wibawa Negara dan Kepemimpinan Nasional: Syari'ah Islam dalam Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat: Menata Ulang Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Menguji Kewenangan MPR RI pada Sidang Paripurna atas Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia (Sebuah Uji Kekuatan Antara Keputusan Hukum dan Keputusan Politik): Kajian Filosofi terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Negara berdasarkan Teori Bernegara (Bangsa Indonesia): Penataan Ulang Kedudukan Menteri Triumvirat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Masa Pergantian Presiden dan Wakil Presiden Bersamaan: Kewenangan MPR dan Wacana Perubahan Terbatas Konstitusi: Kedudukan TAP MPR dalam Teori dan Praktik Ketatanegaraan: Penegasan Terhadap Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan: Optimalisasi Media Sosial Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rangka Manunjang Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Jakarta:
,
2019.
Print.