Gaya APA
Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi = Penataan Kewenangan MPR = Menetapan Posisi MPR = Penataan Kewenangan MPR : Menelusuri Gagasan Para Pendiri Negara Tentang Posisi Dan Kewenangan MPR = Kajian Kritis Kewenangan MPR = Prospek Kewenangan MPR Dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur : Suatu Tinjauan AkademikIlmiah = 10 (Sepuluh) Isu Pokok Ketatanegaraan Dalam Kerangka Penataan Dan/Atau Penguatan Kelembagaan MPR RI = Inhibisi Politik : MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara = Penafsiran Konstiusi Oeh MPR dalam Amandemen UUD 1945: Pentingnya Menemukan Pembatasan Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 = Urgensi Pengembalian Kewenangan Pembuatan Ketetapan MPR Yang Bersifat Mengatur = Perihal Ketetapan MPR Dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Pemillihan Umum Langsung = Penataan Kewenangan MPR RI Dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 = Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan GBHN Dalam Perspektif Historis Dan Politis. (2016).
Jakarta:
.
Gaya Chicago
Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi = Penataan Kewenangan MPR = Menetapan Posisi MPR = Penataan Kewenangan MPR : Menelusuri Gagasan Para Pendiri Negara Tentang Posisi Dan Kewenangan MPR = Kajian Kritis Kewenangan MPR = Prospek Kewenangan MPR Dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur : Suatu Tinjauan AkademikIlmiah = 10 (Sepuluh) Isu Pokok Ketatanegaraan Dalam Kerangka Penataan Dan/Atau Penguatan Kelembagaan MPR RI = Inhibisi Politik : MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara = Penafsiran Konstiusi Oeh MPR dalam Amandemen UUD 1945: Pentingnya Menemukan Pembatasan Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 = Urgensi Pengembalian Kewenangan Pembuatan Ketetapan MPR Yang Bersifat Mengatur = Perihal Ketetapan MPR Dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Pemillihan Umum Langsung = Penataan Kewenangan MPR RI Dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 = Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan GBHN Dalam Perspektif Historis Dan Politis.
Ed. 03.
Jakarta:
,
2016.
Text.
Gaya MLA
Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi = Penataan Kewenangan MPR = Menetapan Posisi MPR = Penataan Kewenangan MPR : Menelusuri Gagasan Para Pendiri Negara Tentang Posisi Dan Kewenangan MPR = Kajian Kritis Kewenangan MPR = Prospek Kewenangan MPR Dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur : Suatu Tinjauan AkademikIlmiah = 10 (Sepuluh) Isu Pokok Ketatanegaraan Dalam Kerangka Penataan Dan/Atau Penguatan Kelembagaan MPR RI = Inhibisi Politik : MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara = Penafsiran Konstiusi Oeh MPR dalam Amandemen UUD 1945: Pentingnya Menemukan Pembatasan Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 = Urgensi Pengembalian Kewenangan Pembuatan Ketetapan MPR Yang Bersifat Mengatur = Perihal Ketetapan MPR Dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Pemillihan Umum Langsung = Penataan Kewenangan MPR RI Dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 = Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan GBHN Dalam Perspektif Historis Dan Politis.
Ed. 03.
Jakarta:
,
2016.
Text.
Gaya Turabian
Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi = Penataan Kewenangan MPR = Menetapan Posisi MPR = Penataan Kewenangan MPR : Menelusuri Gagasan Para Pendiri Negara Tentang Posisi Dan Kewenangan MPR = Kajian Kritis Kewenangan MPR = Prospek Kewenangan MPR Dalam Menetapkan Kembali Ketetapan MPR yang Bersifat Mengatur : Suatu Tinjauan AkademikIlmiah = 10 (Sepuluh) Isu Pokok Ketatanegaraan Dalam Kerangka Penataan Dan/Atau Penguatan Kelembagaan MPR RI = Inhibisi Politik : MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara = Penafsiran Konstiusi Oeh MPR dalam Amandemen UUD 1945: Pentingnya Menemukan Pembatasan Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 = Urgensi Pengembalian Kewenangan Pembuatan Ketetapan MPR Yang Bersifat Mengatur = Perihal Ketetapan MPR Dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Pemillihan Umum Langsung = Penataan Kewenangan MPR RI Dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 = Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan GBHN Dalam Perspektif Historis Dan Politis.
Jakarta:
,
2016.
Print.