Gaya APA
Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Prespektif Otonomi Daerah = Eksistensi Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Bersenjata = Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Berkeadilan = Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) = Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Perkap No. 8 Tahun 2011) = Reformulasi Delik Gratifikasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi = Nilai Beban Bukti Dokumen Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata = Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Keperdataan Bagi Anak Luar Kawin. (2013).
Makassar:
.
Gaya Chicago
Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Prespektif Otonomi Daerah = Eksistensi Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Bersenjata = Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Berkeadilan = Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) = Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Perkap No. 8 Tahun 2011) = Reformulasi Delik Gratifikasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi = Nilai Beban Bukti Dokumen Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata = Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Keperdataan Bagi Anak Luar Kawin.
Vol. 21 No. 1, Maret 2013.
Makassar:
,
2013.
Text.
Gaya MLA
Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Prespektif Otonomi Daerah = Eksistensi Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Bersenjata = Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Berkeadilan = Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) = Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Perkap No. 8 Tahun 2011) = Reformulasi Delik Gratifikasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi = Nilai Beban Bukti Dokumen Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata = Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Keperdataan Bagi Anak Luar Kawin.
Vol. 21 No. 1, Maret 2013.
Makassar:
,
2013.
Text.
Gaya Turabian
Penguatan Kapasitas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Prespektif Otonomi Daerah = Eksistensi Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Bersenjata = Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Berkeadilan = Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) = Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Perkap No. 8 Tahun 2011) = Reformulasi Delik Gratifikasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi = Nilai Beban Bukti Dokumen Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata = Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Keperdataan Bagi Anak Luar Kawin.
Makassar:
,
2013.
Print.