HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA.

28 1 10 HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. Dr. Sadi Is Muhamad, S.H.I., M.H. Primary Author Dr. Sobandi, S.H., M.H. Primary Author mixed material 9786232184466. Jakarta KENCANA PRENADA MEDIA GROUP 2020. WhatsApp_Image_2026-04-19_at_18.08.54_%282%29.jpeg.jpeg HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Dr. Muhamad Sadi Is, S.H., M.H. Dr. Sobandi, S.H.,M.H. Primary Author mixed material 9786232184473 Jakarta KENCANA PRENADA MEDIA GROUP 2024 Hukum Ketenagakerjaan : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Atas Upah Yang Belum Dibayar Oleh Pengusaha Pailit Chamdani Primary Author mixed material 9786236664025 Yogyakarta LaksBang Justitia 2020 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenaga Kerjaan mixed material 9789791606172 Yogyakarta 2003 Hukum Ketenagakerjaan Pasca Revormasi Prof. Dr. Sugiyono Primary Author mixed material 9789790072732 Jakarta 2010 Proses Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Malalui Deptrans Di Kabupaten Manokwari mixed material Manokwari 2020 Hukum Ketenagakerjaan : Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mixed material 9786239161569 Yogyakarta 2020 Hukum_Ketenagakerjaan_001.jpg.jpg Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi: Urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara Untuk Sinkronisasi Pembangunan Pusat Dan Daerah: Menggagas Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Evaluasi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah): Arah Haluan Negara Dalam Penemuan Dan Pembentukan Pembangunan Hukum Daerah: Esensi Penataan Pola Hubungan Ketatanegaraan Pusat dan Daerah Dalam Bingkai Konsep Civil Society: Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah; Pembangunan Daerah, Ekonomi dan Pengelolaan APBD: Desai Legislasi Pengisian Jabatan Kepala Daerah Asimetris Menuju Akselerasi & Keberlanjutan Pembangunan Daerah: Kewenangan MPR, GBHN dan RPJPN Setelah Perubahan UUD: Disefesiensi Peniadaan GBHN dan Ketersediaan Ruang Peletakannya Kembali Pada Kerangka Hukum di Indonesia: Strukturalisasi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Skema GAris Besar Haluan Negara sebagai Potensi Pembangunan Pusat dan Daerah: Reformulasi Haluan Negara Model GBHN Dalam Perspektif Harminisasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional-Daerah: Urgensi GBHN Sebagai Pedoman Perencanaan Ketenagakerjaan mixed material 20854862 Jakarta 2018 Journal_Des18_001.jpg.jpg Law Review = Hukum Ketenagakerjaan Dan Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia = Perlindungan Hukum Bagi Pekerja di Indonesia Menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku = Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak = Reformasi Pengaturan Outsourcing = HAk-hak Buruh Dalam Perspektif Hukum Islam = Peran Negara Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial = Penerapan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Praktek Di Pengadilan Hubungan Industrial = Director's Liabilities For Corporate Insolvency = Merekontruksi Perbuatan Melawan Hukum Oleh Aparatur Negara Ke Dalam Gugatan atau Tuntutan mixed material 14122561 2012 Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi: Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi: Tantangan Dalam Jangka Panjang dan Fokus Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Masa Depan Perkembangan Industri di Indonesia: Tantangan Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Memanfaatkan Momentum Transisi Demografi: Tradisi Menuju Dunia Kerja, NEET (Not In Employment, Education, or Training), dan Efek Scarring: Kualitas Gizi dan Sumber Daya Manusia: Studi Kasus Stunting di Indonesia: Zakat, Kebijakan fiskal dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Dampaknya Terhadap Shadow Economy: Implikasi di Indonesia: Pembiayaan Keuangan Mikro Syariah Dan Peningkatan Kualitas Hidup Nasabah: Studi Empiris dari Nasabah BMY dan BPRS: Peranan Struktur Sistem Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Sertifikasi Produk Halal di Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Berdasarkan Teori Stakeholder: Peran Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur mixed material 20854862 Jakarta 2018