9
1
10
Pengantar Hukum Partai Politik
Jurdi, Fajlurrahman
Primary Author
mixed material
9786232183414
Jakarta
kencana
2020
Konflik Golkar :
Siapa Yang Berani?
THIP ISMAIL.
Primary Author
mixed material
978602736257
2016
Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi:
Partai Politik dan Pendidikan Politik: Eksistensi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Selatan: Partai Oposisi sebagai Fungsi Kontrol Demokrasi Pasca Pilpres 2019 (Penyeimbang Kebijakan Pemerintah): Pendidikan Politik Menuju Pemilihan Umum yang Demokratis: Peran Partai Politik dalam Menjamin Demokrasi yang Sehat dan Efektif melalui Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Indonesia: Urgensi Peran Partai Politik bagi Pendidikan Politik di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan: Korelasi Pendidikan Politik dengan Tingginya Anga Golput dalam Pemilihan Umum: Pendidikan Politik dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum: Sebuah Refleksi Pilkada Sumatera Selatan 2018: Korelasi Penurunan Pengaruh Partai Politik dan Peningkatan Gerakan Politik Non-Partai (Suatu Kajian Komparatif): Kewajiban Konstitusional Partai Politik Melaksanakan Pendidikan Pilitik dalam Konstruksi Ketatanegaraan Indonesia
mixed material
20854862
Jakarta
2019
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (PARPOL)
mixed material
Surabaya
Undang-undang Partai Politik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
mixed material
Yogyakarta
2003
Tanya Jawab Undang-undang nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Undang-undang Nomor 23 tahun2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
mixed material
979543120x
Bandung
2004
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
mixed material
Bandung
2003
Partai & Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia :
(Studi Kinerja Parta-Partai di DPRD Kabupaten/Kota)
mixed material
9797990524
Jakarta
2007
Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri :
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik 1999
mixed material
Jakarta
1999